STUDI KASUS ( KONFLIK PALESTINA & ISRAEL )

KONFLIK TERBARU PALESTINA DAN ISRAEL, Konflik palestina dan israel telah berlangsung sejak 1948, ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya yang mengakibatkan perampasan dan menghambat palestina untuk menjadi sebuah negara. Dalam konflik terbarunya, kelompok pejuang Hamas dari Palestina melancarkan serangan terencana ke Israel pada Sabtu, (7/10/2023). Aksi tersebut dilakukan dengan mengerahkan ratusan tentara bersenjata untuk menyusup ke pemukiman Israel di dekat Jalur Gaza. Dalam serangan ini, sedikitnya 1.400 warga Israel tewas. Menurut catatan militer Israel, 203 tentara dan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, juga disandera di Gaza. Di pihak Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza terbunuh oleh serangan udara dan artileri militer Israel, sebagai tanggapan atas serangan Hamas. 

Bagaimana konflik dimulai?

Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kekaisaran Ottoman, yang memerintah Timur Tengah selama Perang Dunia I. Wilayah ini adalah rumah bagi minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta sejumlah kecil kelompok etnis lainnya. Namun, ketegangan antara kedua bangsa yang tinggal di wilayah tersebut meningkat, sehingga komunitas internasional menugaskan Inggris untuk mendirikan "rumah nasional" bagi orang-orang Yahudi di Palestina.

Keputusan ini mengacu pada Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi tersebut dinamakan demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris  saat itu Arthur Balfour dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini tertuang dalam Mandat Inggris untuk Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1922. Organisasi ini merupakan cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Antara tahun 1920-an dan 1940-an, jumlah orang Yahudi yang datang ke Palestina terus meningkat. Banyak dari mereka melarikan diri dari penganiayaan yang mereka derita di Eropa, termasuk Holocaust yang dilakukan oleh Nazi di Jerman dan sekitarnya selama Perang Dunia II. Konflik antara komunitas Yahudi dan Arab, serta pemerintahan Inggris, juga meningkat. Pada tahun 1947, PBB  memutuskan untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Yerusalem ditetapkan sebagai kota internasional. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh pemimpin Arab dan tak pernah diimplementasikan.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi inti dari konflik panjang antara Palestina dan Israel ini?

1. Solusi dua negara

Solusi dua negara merupakan sebuah kesepakatan yang diharapkan dapat menciptakan sebuah negara untuk Palestina di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat. Akan tetapi, kesepakatan ini tidak berakhir dengan baik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang awalnya mendukung solusi tersebut tiba-tiba mengubah pendiriannya. Ia juga dituduh menjadi dalang yang mengizinkan pemukiman warga Israel di wilayah Palestina.

2. Pembangunan rumah warga Israel di wilayah Palestina

Ketika solusi dua negara dibuat, ada kesepakatan yang menyatakan bahwa Palestina berhak atas wilayah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Namun, warga Israel bersama dengan dukungan pemerintahannya membangun pemukiman di wilayah yang telah disepakati menjadi bagian dari Palestina. Perluasan pemukiman warga Israel ini kemudian menjadi perdebatan di antara Palestina, Israel, bahkan komunitas internasional hingga saat ini.

3. Perebutan Yerusalem sebagai ibu kota negaraPada Mei 2018, ketegangan antara Palestina dan Israel kembali meningkat ketika kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal tersebut dianggap sebagai sinyal dari AS, sekutu utama Israel, yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Warga Palestina kemudian merespon dengan melakukan protes yang meluas di perbatasan Jalur Gaza-Israel. Protes tersebut berakhir menewaskan puluhan pengunjuk rasa karena kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel.

4. Masalah para pengungsi yang tidak dapat kembali ke Palestina

Menurut laporan Reuters, sebanyak 5,6 juta pengungsi Palestina telah menetap di negara-negara tetangga, seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Isu ini juga termasuk ke dalam inti dari konflik Palestina-Israel. Hal ini dikarenakan sekitar setengah dari para pengungsi tersebut tidak memiliki kewarganegaraan dan harus tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak. Kementerian Luar Negeri Palestina sudah sejak lama menuntut para pengungsi tersebut untuk diizinkan kembali memasuki wilayah Palestina. Namun, Israel menyatakan bahwa relokasi para pengungsi harus dilakukan di luar perbatasannya.